Militannews.com – Sejumlah tokoh ulama dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam Kota Bekasi berkumpul dalam sebuah talk show bertajuk “Dari Bekasi Untuk Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh GARIS OFFICIAL. Pertemuan ini menegaskan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui penguatan moralitas masyarakat dan menjadi mitra kritis bagi pemerintah.
Diskusi yang menghadirkan K.H. Dr. Saefuddin Siraj (Ketua Umum MUI Kota Bekasi), Ustaz Muhammad Zahrul Hadi Prabowo (Ketua PDM Kota Bekasi & Wakil Ketua MUI Bekasi), Ustaz Maulana Alhamdani (Pendiri Garis Official), Ustaz Abu Salma (Juru Bicara Khilafatul Muslimin), dan Bang Wahyudin (Ketua Persada 212 Kota Bekasi) ini menyoroti dua fokus utama: permasalahan sosial di Bekasi dan dinamika politik-nasional.
Ancaman “LGBT” dan Kolaborasi Moralitas.
Ketua Umum MUI Kota Bekasi, K.H. Dr. Saefuddin Siraj, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait isu LGBT di Kota Bekasi, yang secara informal mereka sebut “LGBT.” Ia menyebutkan hasil penelitian Litbang MUI mengindikasikan kasus ini meningkat tajam.
“Data terakhir mencatat hampir 6.300 lebih kasus person. Ini adalah gunung es yang harus segera kita tangani,” tegas K.H. Saefuddin Siraj. Minggu, (28/09/2025).
MUI menilai dukungan anggaran dari APBD Kota Bekasi untuk pembinaan keagamaan masih minim. Untuk mengatasinya, MUI menggagas inisiatif Sahabat MUI untuk berkolaborasi dengan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Garis, memperkuat kekuatan moralitas demi mengeliminir angka kasus sosial.
Ustaz Zahrul Hadi dari Muhammadiyah menambahkan bahwa pihaknya berfokus pada penguatan internal SDM dan penanaman akidah, syariah, dan akhlak sebagai benteng utama menangkis kontaminasi LGBT di kalangan anak muda.
Desakan Reformasi Institusi Negara
Selain isu moral, dinamika nasional juga menjadi sorotan tajam. Para tokoh sepakat adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi total di institusi Polri agar citranya berubah dari “penindas” menjadi “pengayom.”
Bang Wahyudin dari Persada 212 menyoroti tagar ketidakpercayaan publik dan mendesak penyelesaian tuntas kasus-kasus lama yang menjadi beban, seperti KM50 dan Kanjuruhan.
Sementara itu, Ustaz Abu Salma dan Bang Wahyudin juga membahas kerusuhan yang terjadi pada Agustus lalu, menyimpulkan bahwa insiden tersebut dipicu oleh DFK (Disinformasi Fitnah dan Kebencian) yang sengaja “digoreng” untuk memecah belah persatuan.
Di sisi lain, Ustaz Maulana Alhamdani menyatakan dukungan terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo, menilainya sebagai tanda pemimpin yang mau memperbaiki diri dan mendengarkan masukan publik demi tercapainya Indonesia Emas 2045.
Lima Poin Kesepakatan Tokoh Bekasi
Di akhir acara, dirumuskan lima poin kesepakatan kolektif dari tokoh ulama dan ormas Kota Bekasi, yang mencakup komitmen untuk:
1. MUI siap menjadi GARDA TERDEPAN dan pro aktif mengajak dan menggandeng ormas-ormas Islam sebagai SAHABAT MUI untuk bersama-sama sebagai Khadimul Ummah (Pelayan Umat), Himayatul Ummah (Pelindung Umat) dan Shadiqul Hukumah (Mitra Pemerintah).
2. Siap turun langsung ke masyarakat dalam mengantisipasi berbagai penyakit Masyarakat yang timbul seperti LGBT, JUDOL, Penggunaan obat terlarang, sekaligus mengajak kepada masyarakat jangan mudah termakan isu yang tidak benar, apalagi melakukan praktek Fitnah, adu domba dan menyebarkan berita bohong, hoax dan DFK (Dis informasi, Fitnah dan Kebencian).
3. Menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam urusan-urusan keagamaan, menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah demi kemaslahatan umat dan negara.
4. Menghormati dan mendukung sepenuhnya hak Prerogatif Presiden dalam melakukan Reshuffle cabinet serta melaksanakan reformasi terhadap institusi negara, termasuk Reformasi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan visi pemerintah. Hal ini merupakan bagian penting untuk mewujudkan INDONESIA EMAS 2045, sebuah cita-cita nasional yang hanya dapat tercapai apabila seluruh institusi negara bekerja secara efektif, transparan dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
5. Mendorong dan berperan dalam terciptanya kerukunan dan persatuan intern dan antar umat beragama serta institusi dalam pemerintahan agar Pemerintah bisa bekerja dengan benar dan baik untuk mewujudkan kesejahteraan warga sesuai visi Indonesia EMAS 2045.
